Sifat orang Aceh pendendam, kalau tiada musuh akan bermusuhan sesama sendiri... (Surat Snouck Hurgronje kepada Carel Herman Aart van D...
Sifat orang Aceh pendendam, kalau tiada musuh akan bermusuhan sesama sendiri... (Surat Snouck Hurgronje kepada Carel Herman Aart van Der Wijck, 8 Maret 1896).
ITULAH isi surat Snouck Hurgronje (1857-1936) Van der Wijck (1840-1914) di Jakarta, agar dalam melawan bangsa Aceh tidak cukup hanya dengan kekuatan senjata, tetapi diperlukan taktik dan strategi softpower. Snouck juga kemudian ikut menambahkan isi suratnya dengan mengatakan bahwa meskipun bangsa Aceh sangat membenci Belanda (musuh), tetapi mareka selalu berkonflik sesama mareka sendiri, konflik antarbangsa Aceh itu memang terjadi setiap hari, ungkapnya dalam surat tersebut.
Beranjak dari kajian Snouck tentang Aceh yang ia sarankan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Betavia (Jakarta) ketika itu memang benar-benar dilakukan. Artinya, Snouck menyarankan bahwa perang Aceh tidak bisa diselesaikan dengan senjata, melainkan juga harus melalui cara mengelola konflik antarbangsa Aceh itu sendiri. Ini dimaksudkan supaya kekuatan mereka melemah dan mareka saling curiga satu sama lain. Snouck sebagai ilmuwan, selalu diminta nasihatnya oleh pemerintah Belanda khususnya mengenai cara untuk menakluki Aceh.
Nasihat-nasihat Snouk Hurgronje sekarang dapat dibaca oleh publik, karena telah diterbitkan dalam bentuk buku sejumlah 13 jilid oleh E Gobee dan C Adriaanse, dengan judul “Nasihat-Nasihat C Snouk Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936”. Kajian Snouck itulah yang menjadi acuan dan dasar kebijakan politik dan militer Belanda dalam menghadapai bangsa dan kerajaan Aceh Darussalam, yang akhirnya hilang dalam peredaran masa.
Secara lebih terperinci, buku nasihat Snouck pada bagian pertama berisi tentang budaya Aceh dan keberadaan ulama di dalamnya. Di sini Snouck menjelaskan tentang peran ulama dalam perang Aceh-Belanda yang telah menewaskan lebih daripada 2.200 tentera KNIL Belanda serta empat orang Jenderal Belanda dari 1873 sampai dengan keluarnya surat Snouck tersebut pada 1896, yaitu Johan Harmen Rudolf Köhler meninggal pada 14 April 1873, Johannes Ludovicius Jakobus Hubertus Pel meninggal di Lamnyong, pada 23 Februari 1876, Henry Demmeni pada 1886, Jan Jacob Charles Moulin pada 8 Juli 1896 di kota raja. Menurut Snouck, yang berada di belakang banyak korban tentera Belanda di kerajaan Aceh adalah keberadaan ulama. Sedangkan tokoh-tokoh pemerintahan (uleebalang) bisa diajak kerja sama dan dialog.
Menjadi pemersatu
Belajar dari surat Snouck, sudah seharusnya pemimpin Aceh sekarang, belajar untuk menjadi “pemersatu” bagi semua rakyatnya. Kalau kita telesuri lebih jauh, kehidupan masyarakat Aceh kontemporer dan riwayat kepemimpinan Aceh masa kini, masih terdapat “penyakit” yang digambarkan oleh Snouck yaitu orang Aceh masih terperangkap seperti nasehat snouck yaitu saling bermusuhan. Sering sekali kita sensitif dengan aktor Aceh lainnya, dan mudah sekali bersahabat dengan para para musuh.
Fakta yang digambarkan Snouck dan asumsi “penyakit saling bermusuhan” para tokoh Aceh pasca MoU RI-GAM, dapat dilihat dalam beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, terlihat bahwa bangsa Aceh (pemimpin dan rakyatnya) selalu menjadi objek, bukan sebagai penentu kebijakan. Akibatnya, Jakarta menjadi mediator dari konflik sesama elemen masyarakat Aceh. Dalam hal ini, Jakarta telah mampu memainkan perannya seperti model yang ditawarkan Snouck kepada Gubernur Jenderal Van der Wijk. Yaitu mengarahkan konflik sesama orang Aceh (horizontal), dan mengelolanya sambil memegang beberapa “kartu trup” dan aktor-aktor lokal dikelola dan dimunculkan bila dikehendaki.
Kedua, pemimpin Aceh pasca MoU RI-GAM sangat mudah dikotak-kotakan oleh isu-isu tak berujung yang diperankan oleh pemain luar (outsider) dalam mencari pengaruh di Aceh. Sering sekali martabat elite dan masyarakat Aceh digadaikan karena mempertahankan pendapatnya, walau secara dejure kebijakan itu akan membawa prahara bagi masyarakat umum. Dalam hal ini, Jakarta tidak akan bersikap arogan dan menantang, tapi dibiarkan sambil menyimpan untuk sewaktu-waktu akan diledakkan dan elite Aceh ini tanpa sadar akan dikorban.
Berangkat dari kedua fakta dan asumsi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin Aceh sangat cepat terlena dalam perangkap pihak luar (outsider), dan tidak bisa bersiasat sesama sendiri. Artinya, pemimpin Aceh kontemporer sangat sulit berdamai dengan kawannya tapi sangat mudah berteman dengan lawannya.
Pemimpin masa depan
Makanya untuk menjadi pemimpin di Aceh tidak hanya memiliki ilmu agama, tapi juga harus pandai (lisek) bersiasat (politik). Supaya kepemimpinan Aceh benar-benar kuat untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat, sebenarnya telah digambarkan dari sejumlah manuskrip kerajaan Aceh yang sekarang menjadi telahan pihak asing.
Dalam naskah Ma Bain as-Salatin, sebuah naskhah undang-undang yang dihasilkan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) sehingga masyarakat Aceh menyebutnya Adat bak Po Teumeureuhom menjelaskan syarat umum untuk menjadi pemimpin di Aceh sebagai berikut: Pertama, orang yang dimuliakan; Kedua, disegani, dan; Ketiga, diakui perannya.
Agar memenuhi tiga syarat di atas, naskah Ma Bain as-Salatin menjadi pemimpin di negeri Aceh harus memenuhi sepuluh syarat khusus: (1) takhta atas kuasanya (kuasa penuh); (2) terdiri amarnya (wibawa); (3) ampun tatkala murkanya (pemaaf); (4) membesarkan yang kecil; (5) mengkecilkan yang besar; (6) memuliakan yang hina; (7) menghinakan yang mulia; (8) mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati; (9) adab pada hal duduknya; dan (10) adil mashur namanya pada segala negeri.
Sejujurnya, peradaban Aceh masa lalu telah memberi gambaran tentang kepemimpinan untuk Aceh. Dan sudah seharusnya menjadi warning untuk pemimpin Aceh kontemporer. Supaya Aceh dapat berdiri tegak tanpa bisa di ping-pong ke kiri dan ke kanan. Pemimpin Aceh masa depan, harus menyadari bahwa Aceh sering terkalahkan bukan dengan ujung bedil, tetapi oleh konflik sesama elite Aceh itu sendiri.
Nasihat Snouck tentang Aceh yang belakangan telah berhasil dipakai oleh Jakarta harus diubah oleh pemimpin masa kini. Semangat rekonsiliasi antarelite Aceh harus benar-benar dilakukan, sehebat apapun pemimpin tidak dapat berbuat apa-apa kalau antarelite saling gontok-gontokan di depan publik.
Selemah apapun pemimpin tetapi dia akan kuat kalau didukung oleh kekuatan yang besar dari rakyatnya, sesuai dengan hadih madja, Ureung mee hana teurasa ghon, ureung kalon meu ie mata (orang bawa tidak terasa berat, orang lihat berair mata). Nah!
* M. Adli Abdullah, SH, MCL., Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Saat ini sedang menyelesaikan program Doktoral bidang Sejarah Hukum di USM Penang, Malaysia. Email: bawarith@gmail.com
COMMENTS