Batas-batas kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengurus Desa

UU Desa menetapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hu­kum yang mempunyai kewenangan yang luas dan besar dalam mengatur dan mengurus u...

UU Desa menetapkan desa sebagai kesatuan masyarakat hu­kum yang mempunyai kewenangan yang luas dan besar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentin­gan masyarakat setempat. UU ini memberi amanat tentang ke­wenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1.  Penataan desa mulai dari penetapan Desa dan Desa Adat, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penyesuaian kelurahan. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus mengeluarkan Peraturan Daerah.
2. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak termasuk pembiayaannya, struktur organisasi dan tatalak­sana pemerintahan desa, pengangkatan dan pemberhen­tian kepala desa, penghasilan tetap pemerintah desa, dan pengisian BPD.
3. Alokasi Dana Desa serta bagi hasil pajak dan retrubusi daerah
4. Penetapan Kawasan pedesaan

Di sisi lain Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berwenang men­gatur (mengeluarkan Perda) dalam hal kewenangan desa, musy­25

awarah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, Badan Usaha Milik Desa, peraturan desa, lem­baga kemasyarakatan, dan kerja sama desa. Pemerintah Kabu­paten/Kota mempunyai kewenangan dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek-aspek yang tidak diaturnya itu. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten/Kota ti­dak berwenang atau tidak perlu mengeluarkan Peraturan Daerah tentang BUMDesa, tetapi ia berwenang melakukan pembinaan terhadap pendirian dan pengembangan BUMDesa, baik melalui fasilitasi, asistensi, pengembangan kapasitas, dukungan modal, dukungan jaringan pasar, dan sebagainya.

Menurut PP No. 43/2014 kewenangan berdasarkan hal asal-usul dan kewenangan lokal masih membutuhkan Peraturan Kepala Daerah. Tetapi Peraturan Bupati/Walikota itu bukanlah ber­makna mengatur, melainkan membuat daftar kewenangan ber­dasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang mengantar­kan dan memfasilitasi penetapan yang akan dilakukan oleh Desa melalui Peraturan Desa.